Bantaeng- Ketua Komisi C DPRD Bantaeng, Muhammad Asri Bakri, secara tegas menyatakan jika PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia tidak menularkan kebaikan atau sebaliknya hanya merusak dan tidak berkontribusi bagi Kabupaten Bantaeng, maka sebaiknya perusahaan itu ditutup saja. TRIBUNAJATENGCOM, BANTAENG - PT PLN (Persero) telah menyalurkan tambahan daya listrik sebesar 80 Mega Volt Ampere (MVA) untuk PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (26/8/2021). Penambahan daya tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan listrik yang andal untuk untuk mendukung operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik MAKASSAR – Untuk memeriksa kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan inspeksi ke area smelter PT Huadi Nickel-Alloy yang berada di Kabupaten Bantaeng. Dalam keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (6/7) dini hari diketahui bahwa Pemprov Sulawesi Selatan adakan inspeksi untuk mengklarifikasi dan Bantaeng – PT PLN (Persero) telah menyalurkan tambahan daya listrik sebesar 80 Mega Volt Ampere (MVA) untuk PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis, (26/08/2021). 7Juli 2021 6.43 AM · Bacaan 2 menit. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan PT Huadi Nickel Alloy kembali membuka pendidikan vokasi setara Diploma Satu untuk 72 mahasiswa di Bantaeng, Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan industri. "Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) Kementerian Perindusrian telah menyelenggarakan pendidikan Huadi Nickel - Alloy Indonesia – Perusahaan Indonesia dengan nomor registrasi 21/6246 diterbitkan pada tahun 2014. Alamat terdaftar: JL POROS BANTAENG BULUKAMBA,DESA PAPANLOE,KEC PAJUKUKKANG. Nomor telepon perusahaan: PT Huadi Nickel Alloy mendapat protes keras dari Gerakan Rakyat Bantaeng (Gerbang), Rabu, (7/7/2021). Minggu, 15 Oktober 2023; Cari. HuadiNickel Alloy Indonesia. Topik: #PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. WNA Masih Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Luhut. Syarif-7 Juli 2021 0. Disinyalir Tidak Miliki K3, LIRA Bantaeng Surati Kemnaker Terkait Kecelakaan Kerja Syarif-10 Desember 2020 0. Recent Posts. Lesbon Sitorus: CPI Juga Harus Mengerti Business Case Tambangnya. Bagikan. FAJAR.CO.ID, BANTAENG -- Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin didampingi sejumlah Kepala OPD menghadiri Penyerahan Piagam Penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Apresiasi untuk Kabupaten dan Kota Inovatif itu digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar (6/9). Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. 133 pengikut 131 koneksi. Bergabung untuk mengikuti PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Universitas Telkom. Laporkan profil ini BGZ2. › Utama›Pengolahan Nikel Beroperasi di... KOMPAS/RENY SRI AYU Suasana di dalam pabrik pengolahan bijih nikel PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu 26/1/2019.BANTAENG, KOMPAS - Pabrik peleburan bijih nikel beroperasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu 26/1/2019. Pengoperasian pabrik ini diharapkan memberi dampak ekonomi bagi warga setempat, termasuk penyerapan tenaga peleburan smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini diresmikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sabtu. Nurdin juga secara simbolis melepas ekspor nikel dari pabrik ini ke China. Sebelum diresmikan, perusahaan ini sudah melakukan uji coba dan ekspor nikel. Hingga kini, ekspor telah dilakukan sebanyak 15 kali dengan jumlah metrik ton. “Meresmikan smelter di tengah daerah yang tak memiliki nikel itu seperti mimpi. Sejak awal saat merencanakan hingga perusahaan merintis pembangunan smelter di Bantaeng, banyak yang pesimistis. Tapi, pembangunan jalan terus dan hari ini akhirnya diresmikan,” kata Nurdin. KOMPAS/RENY SRI AYU Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menandatangani prasasti sebagai tanda resminya beroperasi smelter nikel PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Sabtu 26/1/2019.Pembangunan smelter ini sudah dimulai sejak 2014. Lokasinya di Kecamatan Pa’jukukang. Saat itu, Nurdin yang masih menjabat Bupati Bantaeng mengajak sejumlah investor, termasuk dari luar negeri, untuk membangun memberi kemudahan perizinan sekaligus menyiapkan kawasan industri. PT PLN juga didorong menyediakan listrik untuk kebutuhan smelter tersebut. Bijih nikel yang diolah berasal dari perusahaan tambang di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan Morowali, Sulawesi Huadi Nickel-Alloy Indonesia adalah perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel. Perusahaan ini merupakan kerja sama investasi antara PT Duta Nikel Sulawesi dari Indonesia dan Shanghai Huadi dari China. Sejauh ini, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap adalah 400 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 50 orang. Adapun tujuan pemasaran produksi nikel dari pabrik itu adalah China, India, Korea Selatan, dan SRI AYU Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melepas ekspor nikel ke China. Ini adalah rangkaian peresmian beroperasinya smelter nikel di Bantaeng, Sulsel, Sabtu 26/1/2019.Smelter tersebut dibangun dengan perencanaan dua tahap. Untuk tahap awal, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel ini senilai 60 juta dollar AS. Sementara untuk tahap kedua, investasinya direncanakan senilai 240 juta dollar Utama dan Direksi PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Amir Jao mengatakan, saat ini smelter terdiri dari dua jalur produksi dengan kapasitas metrik ton feronikel per tahun. Untuk perencanaan tahap kedua, akan dimulai pertengahan tahun ini dengan menambah tiga tungku pembakaran dengan kapasitas produksi hingga metrik ton per tahun."Perusahaan kami telah memperoleh fasilitas kawasan berikat dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Bea dan Cukai dalam rangka peningkatan SDM juga," kata SRI AYU Petugas Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan memeriksa dokumen pengiriman ekspor PT Huadi, Sabtu 26/1/2019.Amir mengatakan, PT Huadi menggunakan metode electric furnace system dalam mengolah dan memurnikan nikel menjadi feronikel. Perusahaan juga merencanakan membangun industri hot rolled HR stainless steel dan cold rolled CR.Inspektur 1 Kementerian Perindustrian Arus Gunawan mengatakan, yang lebih penting dari kehadiran smelter ini adalah pengembangan investasi di sekitar kawasan pabrik, termasuk wilayah Sulsel pada umumnya. Penyerapan tenaga kerja juga diharapkan akan menjadi solusi itu, dia berharap semua pihak memberi dukungan. Adapun PT PLN menyanggupi pasokan listrik sebesar 170 juta VA setelah pada tahap pertama memasok listrik sebesar 46 juta VA. EditorMohamad Final Daeng The Bantaeng Industrial Estate is a 3,000-hectare ore processing zone in Indonesia’s South Sulawesi Joko Widodo has banned exports of raw mineral ores to compel companies to construct smelters to produce value-added South Sulawesi communities living alongside the smelters report health impacts from pollution generated on site. Relocation plans have yet to be enacted. BANTAENG, Indonesia — Stepping into Mustajab Syahrir’s home in the village of Papan Loe feels like treading on a beach of fine sand. “What am I supposed to do?” Mustajab said. “As long there is wind, the dust is going to get inside.” Mustajab’s home in Papan Loe village is adjacent to a nickel processing center operated by PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, a local subsidiary of China’s Huadi International Group. In 2018, the Nasdaq-listed metals manufacturer was the first company to produce nickel in the Bantaeng Industrial Park, here in South Sulawesi province. The Bantaeng Industrial Park is a national priority infrastructure project and aims to be one of the world’s largest processing sites for nickel. It was established by regional government decree in 2012. Indonesia has the world’s joint-largest reserves of nickel, a raw material for the batteries used in electric vehicles, which are expected to reduce both emissions and pollution from transportation over the coming decade. In 2020 the value of Indonesia’s unprocessed nickel ore exports was around $200 million. But in 2021 President Joko Widodo installed a new ban on exports of unprocessed ores in a bid to catalyze a domestic nickel processing industry. Indonesia’s chief investment minister, Luhut Panjaitan, said in September that investment in the Morowali Industrial Park, in Central Sulawesi province, was set to almost triple between 2019 and 2022 to around $18 billion. Dust up The Bantaeng site extends more than 3,000 hectares 7,400 acres and overlaps with six villages, including Papan Loe. The Bantaeng Industrial Park. Image courtesy of the Balang Institute. Two hamlets in Papan Loe are caked in dust from morning to night. It lines the walls of homes. Dust coats the skin after just a quarter of an hour speaking with Mustajab. It blackens the nose. The dust sticks to the community’s plants. People have to scrub clean moringa before consuming the fruit, which is high in protein and other key nutrients. “It’s brown,” one resident told Mongabay. “If you don’t clean it, it’s toxic to eat.” Adam Kurniawan, former director of the South Sulawesi-based Balang Institute, an NGO, has monitored living conditions among residents near the industrial park since 2013. At a meeting with the provincial parliament, Adam told lawmakers on Aug. 29 that local communities likely face significant undocumented health risks. “There are residents who have been coughing for months,” he said. Mustajab signed away his family land to the company in 2014. The price per square meter was 50,000 rupiah $3, which he shared with his brother. At first the siblings did not want to sell. But Mustajab received a visit from the police and the military, who took him to the residence of Nurdin Abdullah, the elected head of Bantaeng district. The district chief laid on food and good humor. “At the meeting everything was good,” Mustajab said, recounting the tone of what he was told. “If the company operates it can bring prosperity, our children will be recruited to the company, we will be given free electricity.” But Mustajab remains skeptical of the benefits brought by the strategic development project and feels that giving up his family land was a fait accompli. “The company built a fence and my land was right in the middle,” he said. “I couldn’t enter, so I sold it. “I was not forced to sell my land — but I was forced to sell it,” he said. A wall between the Bantaeng Industrial Park and local residences. Image by Eko Rusdianto for Mongabay. Anecdotal reports from residents of Mustajab’s hamlet suggest complaints of impaired lung function may indicate a hidden health crisis. During the day the volume of dust is not as apparent, but at night the headlights of company trucks moving back and forth from site locations illuminate a dense fog of particulate matter. A survey by the NGO indicated 37 ground wells had dried up since PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia began operating in 2018. “Almost all the wells near the [industrial park] have run dry,” Mustajab said. Company sanctioned The Balang Institute has questioned the validity of how the company acquired land from local residents, as the land appeared to have been directly acquired from individuals instead of via the local government. On July 4 the Ministry of Environment and Forestry enacted a list of administrative sanctions against PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia covering several environmental violations. The ministry also stated that construction of the fourth stage of the company’s two-burner plan was not covered by the environmental impact assessment published in 2020. In response, Huadi spokesperson Lily Candinegara said the company continued to listen to the concerns of local residents. “It is not that we want to turn a blind eye, not at all,” Lily said. Addressing the issue of groundwater depletion, Lily said the company coordinated with the regional office of the Ministry of Energy and Mineral Resources, which had conducted field checks on Huadi’s operations. A dried up well near the Bantaeng Industrial Park. Image by Eko Rusdianto for Mongabay. At the meeting with regional parliament lawmakers, they discussed plans to relocate communities affected by the nickel operations. “How much money does the government come up with? Who will oversee the relocation? Or will they wait for everyone to get sick first?” said Junaedi Hambali, from the Balang Institute. At the time of writing, three companies were licensed to operate in the Bantaeng industrial Park PT Dowstone Energy Material Indonesia, PT Hengsheng New Energy Material Indonesia and PT Unity Nickel-Alloy Indonesia. When PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia began operating in 2018, the company sought to assuage local concerns by emphasising its use of environmentally sound technology to dispose of waste. But after only a year, residents began to complain as communities turned into dust bowls. “This is only one company operating — and we have suffered like this,” Mustajab said. “What will happen when all of them are operational?” This story was first reported by Mongabay’s Indonesia team and published here on our Indonesian site on Sept. 8, 2022. Banner Piles of coal in the Bantaeng Industrial Park. Image by Eko Rusdianto for Mongabay. Article published by Air Pollution, China And Energy, China’s Demand For Resources, Electric Cars, Energy, Health, Infrastructure, Mining, Pollution, Renewable Energy, Water, Water Scarcity Print We are excited to announce that as of February 1, Wood Mackenzie is a portfolio company of Veritas Capital, a leading investor at the intersection of technology and government. Our focus remains on providing you with the best intelligence, analytics, data and tools to ensure you are making the best data-driven business decisions with confidence. Read more in our news release here.